Rabu, DPD I PARTAI GOLKAR PROVINSI PAPUA
Rabu 20 September 2017
DPD I Partai Golkar

Provinsi Papua

Ke atas
Ke atas

Golkar Papua Nyatakan Tak Ada Dualisme Kepengurusan

01 Sep 2016
Tabloidjubi

Jayapura, Jubi – Pengurus DPD Golkar Papua menyikapi dinamika yang terjadi dikalangan kader dan simpatisan Partai Golkar di Papua terkait kepengurusan DPD Papua.

Sekretaris Umum (Sekum) DPD Golkar Papua, Martinus A Werimon menyatakan tak ada dualisme kepemimpinan partai berlambang Pohon Beringin di Papua. Hingga kini DPD Golkar Papua tetap solid.

“Banyak informasi yang belum jelas secara baik di tingkat kader maupun simpatisan mengenai kepengurusan Golkar Papua. Hingga kini DPD Golkar Papua tetap solid. Tak ada dualisme kepengurusan,” kata Martinus A Werimon kepada wartawan di Kantor DPD Golkar Papua, Senin (22/8/2016).

Menurutnya, pada 18 Juli 2016 lalu DPP Golkar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor 120 yang ditandatangani Ketua DPP Golkar, Setya Novanto dan Sekjen DPP, Idrus Marham. Dalam SK itu disebutkan memberhentikan Ketua DPD Golkar Papua sebelumnya, Klemen Tinal dan menunjuk Robert Joppi Kardinal yang juga bendahara umum DPP sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Papua.

“DPP menugaskan pelaksana tugas sesuai kewenangannya menyusun kepengurusan DPD Golkar Papua yang bersifat transisi dalam rangka mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) sesuai jadwal yang ditentukan. Atas dasar SK itulah, pelaksana tugas menyusun komposisi pengurus,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh kader Golkar agar dimasa transisi kepengurusan kini, mematuhi perintah DPP. Jangan lagi ada yang menghembuskan isu-isu dualisme kepengurusan.

“Klemen Tinal diberhentikan lantaran merangkap jabatan. Dalam kepengurusan DPP, beliau dipercayakan sebagai Ketua Bidang Otsus. Ini promosi kader dan kami di Papua sedang mempersiapkan kader-kader kedepan. Baik di kabupaten/kota maupun provinsi. Agustus ini DPD Golkar Papua mulai bekerja mempersiapkan Musda,” katanya.

Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto mengingatkan para pengurus dan kader Golkar di daerah memenangkan semua momentum politik dan bermuara pada Pemilu 2019 mendatang. Tapi memenangkan momentum politik, persyaratan utamanya adalah internal Partai Golkar, harus solid dan tampil sebagai pelopor pembangunan bangsa.

“Partai Golkar harus mampu secara konsisten berperan sebagai pelopor pembangunan bangsa. Sesuai dengan doktrin kekaryaan, Partai Golkar harus mampu berikhtiar dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Setya Novanto di Jakarta, akhir pekan lalu seperti dikutip dari berbagai media. (*)

Sumber

Berita Terbaru Lainnya